BukitTinggiPos.Com BukitTinggiPos.Com
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengumumkan solusi terkait kasus monopoli yang melibatkan Alphabet, perusahaan induk Google, pada Desember mendatang.
Langkah ini diambil setelah seorang hakim memutuskan bahwa Google secara ilegal memonopoli pasar pencarian daring. Pengumuman tersebut disampaikan oleh jaksa dalam sidang pengadilan di Washington, Jumat lalu.
Meski belum ada rincian mengenai solusi yang diusulkan, pengacara Departemen Kehakiman, David Dahlquist, menyatakan bahwa solusi tersebut harus menyeluruh dan mempertimbangkan integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mesin pencarian Google.
“Solusinya harus komprehensif dan mempertimbangkan bagaimana AI diintegrasikan ke dalam pencarian,” kata Dahlquist.
Dalam perkembangan terkait, sejak kasus ini diajukan, Google telah mengganti nama produk AI-nya, Bard, menjadi Gemini. “Apa lagi yang mereka pikirkan? Apa yang ada di luar itu?” tanya Dahlquist selama sidang berlangsung.
Jaksa mungkin akan meminta Google untuk melepas beberapa unit bisnisnya, seperti sistem operasi Android, atau menghentikan pembayaran miliaran dolar kepada produsen ponsel dan pengembang perangkat lunak lainnya.
Pembayaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa mesin pencarian Google menjadi pilihan default pada berbagai perangkat dan peramban.
Pengacara Google, John Schmidtlein, menyebut bahwa perusahaan memerlukan proposal rinci dari pihak kejaksaan untuk dapat menyusun tanggapan yang memadai. Ia juga menyebutkan bahwa Google mungkin akan melibatkan Microsoft dan OpenAI dalam menyusun argumen tandingan terkait integrasi AI dalam pencarian.
Google telah mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara itu, Hakim Distrik AS Amit Mehta menyatakan bahwa ia berencana mengadakan sidang tambahan pada musim semi tahun depan dan menargetkan keputusan final pada Agustus 2025.
Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama dalam upaya pemerintah AS untuk mengatasi praktik monopoli di sektor teknologi yang semakin dominan di era digital.***(Reuters)
