Nasional

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengamini pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebut longsor di Tol Bocimi Km 64 bukn karena gerakan tanah, tapi curah hujan tinggi. BMKG memastikan memang terjadi curah hujan sedang hingga lebat sejak beberapa hari lalu di Sukabumi dan sekitarnya. “Berdasarkan data sebaran curah hujan BMKG, sejak tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024 wilayah ...

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengamini pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebut longsor di Tol Bocimi Km 64 bukn karena gerakan tanah, tapi curah hujan tinggi. BMKG memastikan memang terjadi curah hujan sedang hingga lebat sejak beberapa hari lalu di Sukabumi dan sekitarnya. “Berdasarkan data sebaran curah hujan BMKG, sejak tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024 wilayah ...

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengamini pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebut longsor di Tol Bocimi Km 64 bukn karena gerakan tanah, tapi curah hujan tinggi. BMKG memastikan memang terjadi curah hujan sedang hingga lebat sejak beberapa hari lalu di Sukabumi dan sekitarnya. “Berdasarkan data sebaran curah hujan BMKG, sejak tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024 wilayah ...

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengamini pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebut longsor di Tol Bocimi Km 64 bukn karena gerakan tanah, tapi curah hujan tinggi. BMKG memastikan memang terjadi curah hujan sedang hingga lebat sejak beberapa hari lalu di Sukabumi dan sekitarnya. “Berdasarkan data sebaran curah hujan BMKG, sejak tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024 wilayah ...

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi merebaknya kembali kasus korupsi pertambangan dengan nilai kerugian negara yang begitu fantastis. Mulyanto meminta Jokowi untuk tidak menunda-nunda pembentukan Satgas ini, karena Indonesia sudah masuk kategori darurat tambang ilegal. Hampir setiap tahun merebak kasus ...

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi merebaknya kembali kasus korupsi pertambangan dengan nilai kerugian negara yang begitu fantastis. Mulyanto meminta Jokowi untuk tidak menunda-nunda pembentukan Satgas ini, karena Indonesia sudah masuk kategori darurat tambang ilegal. Hampir setiap tahun merebak kasus ...

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta warga negara Indonesia untuk menghubungi kantor perwakilan negara untuk kedaruratan menyusul gempa di Taiwan yang berdampak ke Jepang. Adapun hotline Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei Taiwan +88690132000 dan +886987587000; dan hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo 81-80-3506-8612 dan +81-80-4940-7419. Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, masih terus memantau perkembangan lebih lanjut ...

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan angkutan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, melalui transportasi kereta api dapat berjalan lancar dan mengantisipasi adanya penumpukan. “Kami melakukan koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk memastikan pelayanan angkutan kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2024 berjalan lancar,” kata Budi di sela meninjau kesiapan Stasiun Kereta Api ...

PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM dan elpiji dalam keadaan normal pascagempa bumi magnitudo 5,3 – 6,5 yang berpusat di 130 kilometer timur laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa seluruh lembaga penyalur BBM dan elpiji sampai ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memunculkan gagasan perihal pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai basis data untuk penyaluran zakat dan wakaf. “Registrasi Sosial Ekonomi itu berpotensi bisa digunakan untuk menurunkan kemiskinan melalui misalkan kita memetakan di mana daerah-daerah yang potensi-potensi zakat atau wakafnya bisa ditemukenali,” ujar Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani dalam ...